PT KP PRESS SURABAYA – Para menteri didesak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperketat penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas hingga rapat untuk sementara waktu dilarang.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan para menterinya secara online melalui video conference, Senin (16/3/2020).
Jokowi menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi yang berbeda sehingga diperlukan tindakan yang juga berbeda termasuk dalam hal penggunaan anggaran.
“Oleh sebab itu yang paling penting menteri harus berani meng-hold anggaran-anggaran dari program-program yang ada. Menekan dari program-program yang ada,” ucap Jokowi.
Jokowi mengaku sudah membekukan anggaran kementerian yang sifatnya tak penting.
Menurut Jokowi anggaran yang bisa ditahan penggunaannya itu akan lebih baik dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong perekonomian masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro dan usaha kecil.
“Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dahulu, di-hold terlebih dahulu,” tambahnya.
Jokowi pun sudah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membekukan anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap tidak penting. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 triliun.
“Tadi saya juga sudah minta ke Menkeu kalau perlu dibekukan terlebih dulu. Ini ada kurang lebih Rp 40-an triliun yang bisa segera dialihkan dengan program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, dengan daya beli masyarakat, baik petani nelayan pekerja buruh usaha mikro, usaha kecil. Saya rasa arahnya ke situ,” tegasnya.
Jokowi menilai di tengah situasi COVID-19 yang terus menyebar di Indonesia, melakukan kerja jarak jauh masih terbilang efektif. Jokowi juga yakin masih bisa merumuskan kebijakan untuk menolong perekonomian Indonesia.
“Kerja jarak jauh yang saya nilai sangat efektif dalam rangka tetap kita bekerja keras menyelesaikan virus corona maupun perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo pun meminta pejabat negara menunda perjalanan dinas ke luar negeri. Hal itu untum mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.
“Instansi pemerintah agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri,” kata dia dalam telekonferensi yang dikutip detikcom dari akun YouTube resmi Kemenpan-RB, Senin (16/3/2020).
Bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang terlanjur melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit Covid-19, atau pernah berinteraksi dengan penderita yang sudah terkonfirmasi Covid-19 segera menghubungi Hotline Centre Corona melalui Telepon 119 saluran 9 atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.
Dirinya juga meminta para ASN untuk membatasi perjalanan dinas di dalam negeri dengan mempertimbangkan urgensinya.
“Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat skala prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan,” sebutnya.
Lalu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas, seluruh penyelengaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta, baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan dahulu.
Kegiatan di atas diutamakan diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
“Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat atau kegiatan lainnya di kantor agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat,” tambahnya. PT KP PRESS
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS
PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA 